Jangan Ragu Katakan Jangan Pada Anak

Tidak semua pemikiran yang berasal dari barat harus selalu kita ikuti atau bahkan kita jadikan pedoman untuk membangun generasi kita di masa yang akan datang. Dalam kehidupan dunia barat penghargaan terhadap kebebasan hak dari setiap orang bahkan anak selalu dijunjung tinggi sebagai suatu dogma yang harus ditaati.

Salah satu dogma yang berkaitan dengan memberikan kebebasan pada anak adalah dengan munculnya istilah populer dalam psikologi barat yaitu Jangan katakan tidak pada anak. (Don’t say NO to Children). Setiap orang yang sedang mendidik haram hukumnya mengatakan kata “jangan” pada anak, ataupun peserta didik karena kata jangan akan membelenggu perkembangan sang Anak. Baik ia seorang Guru, Ibu, Ulama, Masyarakat Umum, dan mereka semua yang terlibat dalam proses pendidikan anak dihimbau untuk menerapkanya. Ajaran ini menganjurkan para pendidik untuk mengganti kata “Jangan” yang di stigma negatif menjadi kalimat–kalimat positif. Benarkah konsep ini akan meningkatkan pertumbuhan kreatifitas anak, atau justru akan membinasakan?

Menurut Malik Badri dalam bukunya, Dilemma of Muslim Psychologist. Para Psikolog Muslim termakan dogma dari Psikolog Barat yang menyatakan, “Orang tua selalu berada di pihak yang salah. Sebaliknya berkembang sikap atau pandangan yang menyatakan bahwa anak selalu benar.” Padahal menurut Malik Badri dogma inilah yang membuat anak menjadi tak bisa menghargai orangtuanya.

Sebagai orang tua muslim, kita harus berkaca kepada keruntuhan moral yang terjadi pada anak-anak Barat. Hilangnya Rasa Hormat anak terhadap orang tua diakibatkan melunaknya pemberian hukuman dari para orangtua.

Konsep Pendidikan “Don’t say NO to children,” sesungguhanya merupakan embrio dari pemikiran liberalisme. Setiap anak dididik berpikir dan bertindak sebebas mungkin sejak dini dengan dalih untuk tidak membunuh kreatifitas sang anak. Padahal jika kita mau mengkritisi, kreatif bukanlah identitas dari kebaikan. Penjahatpun mampu untuk berkreatifitas, Para Koruptor yang sangat licin untuk ditangkap oleh KPK adalah contoh nyata kreatifitas dari seorang penjahat.

Kebebasan tanpa larangan akan menghasilkan manusia-manusia kebingungan yang pada akhirnya akan berhujung pada sikap atheisme atau paling tidak iya akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Karena bagi orang yang bebas, peraturan adalah yang ia kehendaki. Layaknya para koruptor hari ini yang bebas memilih jalan mencari nafkah, kreatif dan lihai dalam mengakali birokrasi untuk korupsi.

Sebenarnya kesalahan yang kerap kali terjadi adalah pelarangan tanpa penjelasan yang terang dan jelas. Orang tua dan guru terkadang tidak mampu memberikan alasan pelarangan kepada sang anak.  Cara pandang yang memberikan kebebasan anak untuk memilih sesungguhnya adalah konsep menuju kebinasaan. Karena tidak semua pilihan yang dihadapi oleh anak itu adalah benar. Pasti ada pilihan-pilihan keliru yang dapat membinasakan dirinya. Sehingga setiap orang wajib menggunakan kata jangan untuk membatasi pilihan-pilihan keliru terhadap anak.

Sebelumnya, kalau kita mau teliti, mari kita tanyakan kepada mereka yang melarang kata ‘jangan’, apakah ini punya landasan dalam al-Qur’an dan hadits? Apakah semua ayat di dalam al-Qur’an tidak menggunakan kata “Laa (jangan)”?  Mereka pun mengatakan jangan terlalu sering mengatakan jangan. Sungguh mereka lupa bahwa lebih dari 500 kalimat dalam ayat Al-Qur’an menggunakan kata “jangan”.

Allahu akbar, banyak sekali! Mau dikemanakan ayat-ayat kebenaran ini? Apa mau dibuang? Kalau mereka mengatakan kata jangan bukan tindakan preventif (pencegahan), maka kita tanya, apakah Anda mengenal Luqman AL- Hakim? Kita Juga Bisa Mengambil contoh dari Luqman yang yang dikisahkan dalam Al-Qur’an. Luqman mengawali nasihatnya dengan pelarangan kemudian ditambahkan penjelasan mengapa Menyekutukan Allah itu dilarang. Tentunya cara ini jauh lebih utama karena kisah didalam Al Qur’an adalah kisah-kisah terbaik dalam sejarah hidup manusia.

Ketika Luqman menggunakan redaksi “ janganlah mempersekutukan Allah”, ketimbang “Sembahlah Allah” bertujuan untuk meniadakan peluang pengakuan Tuhan-tuhan lainya yang patut disembah. Karena jika kalimat yang digunakan “Sembahlah Allah” berarti tidak menutup kemungkinan ada Tuhan-tuhan lain yang dapat disembah, namun dengan memilih “janganlah mempersekutukan Allah” Luqman telah menutup pilihan-pilihan keliru bagi anaknya.

Mengapa Luqmanul Hakim tidak menganti “jangan” dengan “diam/hati-hati”? Karena ini bimbingan Alloh. Perkataan “jangan” itu mudah dicerna oleh anak, sebagaimana penuturan Luqman Hakim kepada anaknya. Dan perkataan jangan juga positif, tidak negatif. Ini semua bimbingan dari Alloh subhanahu wa ta’ala, bukan teori pendidikan Yahudi.

Adakah pribadi psikolog atau pakar parenting pencetus aneka teori ‘modern’ yang melebihi kemuliaan dan senioritas Luqman? Tidak ada. Luqman bukan nabi, tetapi namanya diabadikan oleh Allah dalam Kitab suci karena ketinggian ilmunya. Dan tidak satupun ada nama psikolog kita temukan dalam kitabullah itu.

Membuang kata “jangan” justru menjadikan anak hanya dimanja oleh pilihan yang serba benar. Ia tidak memukul teman bukan karena mengerti bahwa memukul itu terlarang dalam agama, tetapi karena lebih memilih berdamai. Ia tidak sombong bukan karena kesombongan itu dosa, melainkan hanya karena menganggap rendah hati itu lebih aman baginya. Dan, kelak, ia tidak berzina bukan karena takut adzab Alloh, tetapi karena menganggap bahwa menahan nafsu itu pilihan yang dianjurkan orang tuanya.

Anak-anak hasil didikan tanpa “jangan” berisiko tidak punya “sense of syariah” dan keterikatan hukum. Mereka akan sangat tidak peduli melihat kemaksiatan bertebaran, tidak perhatian lagi dengan amar ma’ruf nahi mungkar, tidak ada lagi minat untuk mendakwahi manusia yang dalam kondisi bersalah, karena dalam hatinya berkata “itu pilihan mereka, saya tidak demikian”. Mereka bungkam melihat penistaan agama karena otaknya berbunyi “mereka memang begitu, yang penting saya tidak melakukannya”.

Jadi kenapa harus ragu untuk mengatakan, “Jangan” pada Anak/Murid-mu?

(dirangkum dari berbagai sumber)

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Teknologi Informasi pada Industri Retail

Close

bisnis retailSaat ini posisi teknologi informasi di suatu korporasi sudah sejajar dengan posisi keuangan. Kalau sebelumnya pimpinan tertinggi IT biasanya melapor ke CFO (Chief Financial Officer), saat ini mereka sudah bisa melapor langsung kepada CEO (Chief Executive Officer) dengan menempati posisi sebagai CTO (Chief Technology Officer) ataupun CIO (Chief Information Officer).

Dengan semakin tingginya posisi dalam perusahaan tentunya akan semakin meningkatkan kewenangan dalam mengelola proyek proyek besar yang memiliki nilai investasi tinggi. Satu proyek implementasi IT sudah tidak cukup lagi dalam angka satuan Milyar, bahkan saat ini bisa berjumlah puluhan hingga ratusan Milyar.

Tapi apakah investasi besar yang sudah dikeluarkan bisa memberikan manfaat yang sama besarnya atau bahkan lebih besar daripada investasi yang sudah dikeluarkan? Perlu kejujuran dari pihak pengelola IT sendiri untuk mengevaluasi investasi yang sudah mereka keluarkan.

Beberapa teknik untuk menganalisa hasil investasi di bidang teknologi informasi antara lain yaitu menggunakan Return On Investment, Cost Benefit Analysis, Return On Management, Information Economics, Critical Success Factors, Value Analysis dan yang lainnya.

Studi Kasus

Dalam tulisan ini, penulis tidak akan membahas investasi teknologi informasi dengan metode-metode tersebut diatas. Juga tidak akan dibahas mengenai bagaimana teknologi informasi diperlukan di industry retail.

Penulis hanya akan membahas 3 kejadian yang penulis alami berkaitan dengan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam bidang retail. Suatu hal yang seharusnya sudah bisa diatasi dengan investasi teknologi informasi yang sudah ada namun ternyata masih belum bisa teratasi dengan baik.

Kupon Berhadiah Peralatan Dapur

Penulis dan keluarga merupakan pelanggan setia pada sebuah department store terkemuka yang menjual kebutuhan dan perlengkapan dapur sehari-hari. Suatu saat mereka melakukan promosi pengumpulan kupon berbentuk perangko tempel yang bisa dikumpulkan untuk ditukar dengan peralatan dapur terkenal bermerk KVB.

Setelah beberapa bulan maka perangko tersebut ditempelkan di formulir tempat penempelan dan kami berhasil mengumpulkan 3 lembar formulir yang terisi penuh. Ketiga formulir tersebut merupakan hasil belanja istri, kakak ipar dan mertua.

Pada saat penukaran ternyata barang yang harusnya bisa ditukar dengan formulir kehabisan stok tidak ada satupun yang tersedia. Kemudian diminta menunggu selama seminggu namun ketika didatangi ternyata barangnya sudah datang dan sudah habis kembali. Untuk yang kedua kalinya diminta lagi menunggu dan ternyata kejadian lagi barang sudah datang dan habis.

Karena waktu penukaran sudah mau habis akhirnya saya minta ke manager yang bertugas untuk untuk menitipkan formulir yang saya miliki. Namun mereka tidak mau menerima dan hanya mencatat nomor telpon dan meminta datang seminggu lagi. Ketika waktu yang dijanjikan tiba ternyata barang tidak datang karena katanya stok di Jakarta pun sudah habis dan waktu penukarannya pun sudah habis juga.

Sebagai pelampiasan kekecewaan saya akhirnya saya menulis di detik.com dan hanya memerlukan waktu 2 hari akhirnya saya memperoleh telpon dari manager department store yang saya komplain. Mereka datang meminta maaf dan mengirimkan perlengkapan dapur yang ditukarkan dengan formulir yang sudah dilengkapi perangko.

data transaksi penjualan kupon hadiah

Dalam kasus di atas, seharusnya jumlah distribusi perangko tempel terdata melalui sistem. Kenapa karena untuk setiap pemberian perangko berdasarkan dari nilai struk transaksi dan jumlah perangko yang diterima oleh pembeli tercantum dalam struk transaksi. Jadi tidak ada alasan bahwa mereka tidak bisa memperkirakan berapa jumlah produk hadiah yang harus disediakan untuk diberikan ke pelanggan. Jadi sebenarnya, fungsi yang belum berjalan secara optimal adalah fungsi analisa terhadap produk data yang sudah dihasilkan oleh sistem teknologi informasi yang sudah ada.

Undian Berhadiah Tunai Milyaran

Sudah sekian lama kami memiliki kartu keanggotaan tempat belanja retail khusus untuk pakaian. Kartu tersebut kami miliki dengan cara membayar kepada Department Store tempat kami belanja. Jadi bukan kartu keanggotaan yang kami peroleh secara gratis. Hebat bukan? Mungkin hanya di indonesia dimana pelanggan akan membayar mahal untuk menyerahkan data pribadinya kepada penjual yang akan digunakan oleh pihak penjual untuk melakukan analisa yang bisa menaikkan keuntungan bisnis mereka.

Kartu member untuk lebih mudahnya akan saya namakan MCC (member club card) akan diminta oleh kasir untuk didata pada saat pelanggan melakukan transaksi pembelian. Jadi dengan adanya MCC ini, si penjual akan bisa mengetahui data setiap pembeli beserta semua jenis barang dan jumlah barang yang dibeli oleh pelanggan mereka beserta kapan waktu pembeliannya.
data transaksi penjualan
Suatu saat department store tersebut mengadakan undian berhadiah tunai bernilai milyaran rupiah. Namun ada dua hal aneh yang terjadi dalam proses undian tersebut. Yang memiliki MCC akan tetap diminta MCC-nya sebelum transaksi di kasir. Yang belum memiliki MCC akan dimintai informasi nomor HP mereka sebelum transaksi di kasir.

Lalu apanya yang aneh?

Keanehan pertama adalah permintaan untuk tetap menyimpan struk belanja sebagai bukti undian karena nomor undian tertera pada struk belanja. Saya akan katakan hebat jika struk belanja tersebut bisa disimpan lebih dari satu bulan. Padahal jangka waktu undian tersebut bisa berlangsung sekitar 3 hingga 6 bulan lamanya. Lalu apa fungsinya member yang sudah memiliki MCC dimintai kartu mereka untuk didata sebelum melakukan transaksi di kasir? Apa manfaatnya implementasi CRM/CLM (customer relationship management / customer loyalti management) yang canggih yang menghabiskan investasi yang mahal untuk bidang teknologi informasi?

Seharusnya setiap nomor undian akan memiliki relasi kepada nomor struk transaksi dan nomor kartu MCC yang melakukan transaksi. Jadi tidak ada lagi dagelan lucu harus menyimpan struk belanja sebagai bukti transaksi.

Keanehan yang kedua adalah permintaan nomor HP pelanggan yang tidak memiliki MCC. Secara jangka waktu, nomor humor HP pelanggan di Indonesia banyak yang hanya berumur bulanan bahkan mingguan hanya untuk mengejar hadiah pulsa pada kartu perdana. Seharusnya yang diminta adalah nomor KTP yang saat ini sudah bersifat nasional yang terdiri dari 6 angka kode kecamatan, 6 angka kode tanggal lahir dan 4 angka nomor urut yang memiliki angka kelahiran yang sama.

Dalam hal ini saya bisa katakan bahwa nomor KTP jauh lebih unik dan jauh lebih bisa dipertanggung jawabkan dibandingkan dengan nomor HP. Jadi data yang diminta seharusnya adalah data KTP.

Persediaan yang Selalu Kehabisan

Kita tentunya memiliki satu jenis makanan yang menjadi favorit atau memang dikonsumsi terus menerus. Bagi yang memiliki anak tentunya tahu bahwa rasa susu yang paling umum terdiri dari 3 jenis, yaitu vanila, coklat dan madu. Kebanyakan anak akan memilih susu vanila sebagai favorit mereka disusul kemudian oleh susu coklat dan baru kemudian madu dan strawberry. Bisa jadi mungkin proporsinya 60% vanila, 30% coklat dan 10% madu.

Namun apa yang terjadi kemudian? Setiap belanja ternyata susu vanila selalu menjadi barang langka dan yang banyak tersisa yaitu susu madu. Hal ini tidak saja saya alami di supermarket lokal ukuran ruko yang bukan franchise akan tetapi terjadi pada jaringan supermarket berlambang kepala pasukan romawi dan juga jaringan supermarket yang berasal dari Korea. Akibatnya kami beberapa kali berpindah merk hanya karena untuk mencari jenis susu yang memiliki rasa vanila.

Kebetulan kami juga menyukai mie instan soto koya yang ternyata juga selalu mengalami kelangkaan sehingga agak sulit untuk diperoleh ketika kami ingin membelinya.

Untuk mie instan mungkin karena konsumennya adalah orang dewasa maka biasanya menggunakan substitusi ketika yang diinginkannya tidak ada. Akan tetapi bagi anak anak yang terbiasa susu vanila tentunya agak sulit untuk beralih ke susu coklat atau susu madu walaupun hanya untuk sementara.

Dalam hal ini kemungkinan besar adalah tidak adanya fungsi analisa terhadap perputaran barang yang dijual di setiap outlet masing masing department store. Seharusnya, dengan sudah diterapkannya sistem dan infrastruktur teknologi informasi yang menghabiskan investasi sangat mahal, data perpindahan barang atau data barang yang menjadi pavorit untuk laku disuatu outlet bisa diketahui dengan mudah. Dengan mengetahui data tersebut outlet akan selalu bisa menjaga ketersediaan barang yang menjadi favorit pelanggan mereka sehingga nilai penjualan akan selalu optimum dan meningkat serta keuntungan penjualan pun tentunya akan lebih meningkat juga.
data transaksi penjualan persediaan barang
Namun kelangkaan ketersediaan barang bisa saja terjadi bukan saja tidak adanya analisa di outlet department store melainkan tidak adanya analisa penjualan di pihak produsen sehingga produsen tetap saja memaksakan menjual stok yang ada walaupun jenisnya kurang diminati oleh pembeli walaupun akibatnya pembeli bisa beralih ke merk lain yang memiliki stok rasa atau jenis yang diinginkan oleh pembeli.

Kesimpulan

Dari ketiga studi kasus yang dibahas dalam tulisan ini, terdapat beberapa hal yang pada dasarnya sama sama terjadi yaitu:

  1. Teknologi informasi telah diimplementasikan dengan baik
  2. Data yang diperlukan sebagai sumber informasi untuk mengatasi masalah yang terjadi sudah tersedia
  3. Terjadi ketidaksinkronan antara data yang sudah tersedia dengan tetap munculnya masalah yang seharusnya tidak perlu terjadi.
  4. Ada kemungkinan ketidaksinkronan tersebut muncul karena kurangnya atau tidak adanya proses analisa terhadap data yang telah tersedia untuk menunjang keputusan bisnis.

bisnis intelligent
Pada dasarnya kita bisa saja melakukan proses analisa dengan menggunakan data transaksi penjualan secara langsung. Namun yang paling disarankan adalah melakukan proses data warehousing dengan menarik data transaksi penjualan dan data data penunjang lainnya ke dalam suatu gudang data yang akan dijadikan sebagai bahan untuk proses analisa. Gudang data tersebut lebih dikenal dengan istilah Data Warehousing sedangkan proses analysa yang menggunakan data pada gudang data biasanya dikenal dengan istilah Business intelligent. Dengan semakin besarnya jumlah data yang harus dikelola oleh gudang data telah memunculkan teknologi dan best praktis dalam mengelola data ukurtan besar yaitu dikenal dengan istilah Big Data.

Tenaga ahli untuk bidang Data Warehousing, Business Intelligent dan Big data akan semakin banyak diperlukan mengingat persaingan bisnis yang semakin ketat. Masyarakat Ekonomi Asean akan meningkatkan persaingan bisnis ke level yang lebih ketat lagi.

Suatu tantangan bagi praktisi teknologi informasi mengingat kebutuhan akan dukungan teknologi informasi tidak hanya diperlukan untuk membantu digitalisasi proses dan dokumen saja melainkan dukungan pengambilan keputusan yang lebih lanjut untuk mendukung nilai kompetitif dari suatu proses bisnis.

Sudah siapkah kita?

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa KeuanganOtoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Otoritas Jasa Keuangan didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, dan menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan.

Tujuan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

  1. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
  2. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
  3. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Tugas Otoritas Jasa Keuangan

Pengaturan dan Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

  1. kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
  2. kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal; dan
  3. kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Wewenang Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan

Untuk melaksanakan tugas pengaturan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:

  1. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini;
  2. menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  3. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
  4. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
  5. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
  6. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
  7. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;
  8. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
  9. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Wewenang Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan

Untuk melaksanakan tugas pengawasan, Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang:

  1. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
  2. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
  3. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan Konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
  4. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan/atau pihak tertentu;
  5. melakukan penunjukan pengelola statuter;
  6. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
  7. menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
  8. memberikan dan/atau mencabut:
    • izin usaha;
    • izin orang perseorangan;
    • efektifnya pernyataan pendaftaran;
    • surat tanda terdaftar;
    • persetujuan melakukan kegiatan usaha;
    • pengesahan;
    • persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
    • penetapan lain, sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

Dewan Komisioner adalah pimpinan tertinggi Otoritas Jasa Keuangan yang bersifat kolektif dan kolegial. Dewan Komisioner beranggotakan 9 (sembilan) orang anggota yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Susunan Dewan Komisioner terdiri atas:

  1. seorang Ketua merangkap anggota;
  2. seorang Wakil Ketua sebagai Ketua Komite Etik merangkap anggota;
  3. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan merangkap anggota;
  4. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal merangkap anggota;
  5. seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap anggota;
  6. seorang Ketua Dewan Audit merangkap anggota;
  7. seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan Konsumen;
  8. seorang anggota Ex-officio dari Bank Indonesia yang merupakan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia; dan
  9. seorang anggota Ex-officio dari Kementerian Keuangan yang merupakan pejabat setingkat eselon I Kementerian Keuangan.

Demikianlah sekilas informasi mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Lembaga Keuangan

ojk-pengawas-lembaga-keuanganPengertian Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan dalam dunia keuangan bertindak selaku lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi nasabahnya, dimana pada umumnya lembaga ini diatur oleh regulasi keuangan dari pemerintah. Bentuk umum dari lembaga keuangan ini adalah termasuk perbankan, building society (sejenis koperasi di Inggris), Credit Union, pialang saham, aset manajemen, modal ventura, koperasi, asuransi, dana pensiun, dan bisnis serupa lainnya.

Fungsi Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan ini menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dan pasar utang yang bertanggung jawab dalam penyaluran dana dari investor kepada perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam perekonomian, dimana uang dari individu investor dikumpulkan dalam bentuk tabungan sehingga risiko dari para investor ini beralih pada lembaga keuangan yang kemudian menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pinjaman utang kepada yang membutuhkan. Ini adalah merupakan tujuan utama dari lembaga penyimpan dana untuk menghasilkan pendapatan.

Lembaga Keuangan di Indonesia

Di Indonesia lembaga keuangan ini dibagi kedalam 2 kelompok yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank (asuransi, pegadaian, dana pensiun, reksa dana, dan bursa efek).

Lembaga Keuangan Bank:

Bank (cara pengucapan: bang) adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote. Kata bank berasal dari bahasa Italia banca berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Tujuan Jasa Perbankan

Jasa bank sangat penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Jasa perbankan pada umumnya terbagi atas dua tujuan yaitu:

  • Pertama, sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efesien bagi nasabah. Untuk ini, bank menyediakan uang tunai, tabungan, dan kartu kredit. Ini adalah peran bank yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efesien ini, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu.
  • Kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Bila peran ini berjalan dengan baik, ekonomi suatu negara akan menngkat. Tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang, orang tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman.

Jenis Lembaga Keuangan Perbankan

  • Bank Sentral
  • Bank Umum
  • BPR

Lembaga Keuangan Bukan Bank:

Lembaga keuangan bukan bank merupakan salah satu jenis perusahaan keuangan. Fungsi dari lembaga ini nyaris sama seperti yang diperankan oleh lembaga perbankan. Yaitu dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat atau menyalurkan dana kepada pihak yang memerlukan.

Manfaat dari lembaga keuangan bukan bank ini adalah membantu menggerakkan sistem perekonomian masyarakat, khususnya melayani kebutuhan ekonomi masyarakat yang tidak bisa dijangkau oleh fungsi lembaga perbankan.

Selain masalah fungsi yang melengkapi peran lembaga perbankan, ada unsur lain yang dimiliki lembaga keuangan bukan bank dalam sektor perekonomian Indonesia. Hal ini dikaitkan dengan masalah psikologis yang dimiliki oleh sebagian masyarakat, dimana ada kelompok yang masih memandang lembaga perbankan sebagai lembaga eksklusif, sehingga kelompok ini merasa segan dan enggan untuk berurusan dengan lembaga tersebut.

Hal ini terutama masih banyak terjadi di kawasan pedesaan atau wilayah yang latar belakang penduduknya dari kalangan menengah ke bawah. Orang-orang dari kelompok ini, merasa enggan berhubungan dengan lembaga perbankan karena dianggap rumit dan sistem yang harus dijalankan sangat sulit.

Oleh karena itu, seringkali orang-orang dari kalangan ini lebih memilih lembaga keuangan bukan bank ketika mereka membutuhkan bantuan finansial. Sebab, lembaga-lembaga ini dianggap lebih sesuai dengan budaya dan karakter mereka, serta lebih mengedepankan pendekatan non formal.

Namun, bagaimanapun sistem kerja dari lembaga ini, peran intermediasi keuangan tetap mereka lakukan. Yaitu, mengelola dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana, untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan suntikan dana.

Jenis Lembaga Keuangan Non Perbankan

  • Pasar Modal
  • Pasar Uang dan Valas
  • Koperasi Simpan Pinjam
  • Pengadaian
  • Leasing
  • Asuransi
  • Anjak Piutang
  • Modal Ventura
  • Dana Pensiun
  • Dll

 

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS

Keuangan Keluarga – Mengelola Cashflow

cashflow keuangan keluargaCashflow keuangan keluarga bisa diibaratkan sebagai aliran uang yang ada di suatu keluarga. Uang bisa masuk dalam bentuk gaji atau hasil investasi dan bisa keluar dalam bentuk investasi dan pengeluaran.

Pemasukan Gaji dalam keuangan keluarga merupakan penghasilan dari si pencari nafkah yang bisa memberikan suatu pemasukan yang berbentuk uang atau bisa disetarakan dengan uang. Seorang petani bisa menghasilkan gabah ketika bekerja membantu tetangganya yang sedang panen. Maka gabah tersebut bisa dianggap sebagai pemasukan gaji oleh si petani tadi.

Sedangkan hasil investasi keuangan keluarga merupakan pemasukan yang berbentuk uang atau bisa disetarakan dengan uang dari suatu investasi. Seorang pemilik lahan bisa memperoleh bagian gabah dari petani pengelola. Maka gabah tersebut bisa dianggap sebagai pemasukan hasil dari investasi properti/lahan.

Pengeluaran dalam cashflow keuangan keluarga bisa berbentuk pengeluaran biaya hidup, pembayaran hutang, pembayaran uang sekolah, biaya hiburan, pajak, zakat, biaya sosial, pembayaran uang premi asuransi dll.

Pengeluaran keuangan keluarga dalam bentuk investasi bisa berbentuk pembelian reksadana, pembelian saham, pembentukan dana pensiun, pembentukan dana pendidikan, pembelian obligasi, pembelian properti, pembelian kendaraan untuk disewakan, pembelian ternak untuk dibesarkan atau dibudidayakan, dll.

Mengelola cashflow keuangan keluarga bukan sesuatu yang sulit dilakukan. Yang paling utama adalah adanya perencanaan alokasi pengeluaran dari semua pemasukan. Setelah ada pengalokasian maka semua uang untuk setiap komponen biaya bisa dipisahkan dengan menggunakan amplop. Setiap akan mengeluarkan uang maka uang akan diambil dari amplop berdasarkan alokasi yang sudah disediakan. Proses keuangan keluarga ini sering dikenal dengan istilah MBA atau Manajemen By Amplop yang dipopulerkan oleh perencana keuangan Aidil Akbar Madjid yang merupakan Chairman IARFC Indonesia.

Pada saat menyusun pengalokasian pengeluaran keuangan keluarga, yang harus diperhatikan adalah bahwa antara arus uagn masuk dan uang keluar minimal harus sama atau seimbang dan tidak boleh minus. Akan lebih baik jika pengeluaran lebih kecil daripada pemasukan. Jangan lupa pengeluaran dalam bentuk investasi yang seminimal mungkin harus disediakan sebesar 10% dari pengeluaran. Jika proporsinya lebih besar maka akan lebih baik.

Jika proporsi pengeluaran dalam investasi seiring berjalannya waktu semakin besar maka akan tiba pada sutau titik dimana pemasukan hasil investasi (tidak termasuk gaji) akan lebih besar dari pengeluaran (diluar pengeluaran investasi). Posisi ini yang sering dikenal orang sebagai kebebasan financial dari suatu perencanaan keuangan.

Share and Enjoy

  • Facebook
  • Twitter
  • Delicious
  • LinkedIn
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
  • RSS